Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer
Beranda / EDUKASI

Pendekatan Analisis Sistem Politik Menurut David Easton

Dalam ilmu politik, pendekatan analisis sistem politik termasuk dalam kategori pendekatan tingkah laku. Gagasan pokok pendekatan tingkah laku adalah penekanan analisis pada tingkah laku manusia (atau masyarkat) sehingga berbeda dengan pendekatan kelembagaan sebagai pendahulunya yang menekankan lembaga sebagai unit analisis dalam sistem politik. Pemikiran sistem politik, pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari disiplin ilmu lain terutama dari ilmu astronomi dan ilmu ideologi. Menurut Easton minimal ada tiga hal mendasar yang harus diperhatikan dalam membahas sistem politik (Easton,1992: 18-84).

Tiga hal mendasar dalam membahas sistem politik (Easton, 1992: 18-84)

  1. Sistem ditandai dengan adanya saling ketergantungan anatar unit yang berada didalamya sehingga hal ini menunjukan adanya koherensi.
  2. Sistem haruslah bersifat netral atau bebas dari pengaruh ideologi.
  3. Sistem mengacu pada dua hal, co-varience dan ketergantungan antar unit yang membangun sistem.
Easton lebih lanjut menjelaskan bahwa yang membedakan sistem politik dengan sistem yang lainnya adalah definisi politik itu sendiri. Politik adalah perjuangan individu atau kelompok dalam menguasai nilai – nilai sosial.oleh karena itu, dalam sistem politik terdapat prinsip alokasi nilai – nilai sosial (the authoritative allocation of social value)namun perbedaan sistem politik dengan sistem yang lain tidak lantas membentuk jurang pemisah. Sebuah sistem yang menjadi input bagi sistem yang lain, dan sebaliknya. Contohnya, adalah kebijakan pajak. Kebijakan pajak merupakan output dari sistem politik, sekaligus dapat menjadi input bagi sistem ekonomi.

Easton dalam Mas’od dan MacAndrew (1991:5-6) menyebutkan setidaknya ada empat ciri sistem politik yang dapat membedakan sistem politik dengan sistem yang lain:

1. Ciri identifikasi

Kita harus dapat mengidentifikasikan sistem politik untuk dapat membedakannya dengan yang lainnya. Dalam identifikasi ini setidak ada dua hal yang harus diperhatikan., yaitu unit – unit dalam sistem politik dan pembatasan. Dalam politik, unit – unitnya berupa tindakan politik, adapun mengenai pembatasan, ini perlu diperhatikan ketika kita membicarakan sistem politik dengan lingkungan.

2. Input dan output.

Untuk dapat menjamin kerjanya sistem poltik diperlukan input yang rutin., tetap, dan ajeg. Tanpa adanya input sistem politik tidak akan bekerja.Dan tanpa output kita tidak akan dapat mengidentifikasi pekerjaan yang telah dihasilkan oleh sistem politik.

3. Diferensiasi dalam sistem politik

Anggota dalam sistem politik, paling tidak, mengenal pembagian kerja minimal yang memberikan suatu struktur tempat berlangsungnya kegiatan tersebut.

4. Integrasi dan sistem

Integrasi dalam sistem politik sebagai salah satu usaha untuk mengatur kekuatan – kekuatan dan kegiatan – kegiatan dalam sistem poltik. Integrasi dalam sistem politik ini dimungkinkan oleh adanya kesadaran dari anggota sistem politik untuk menjaga keberadaan sistem politik itu sendiri sehingga muncul suatu mekanisme yang bisa mengintegrasikan bahkan memaksa para anggota nya untuk bekerja sama walaupun dalam kadar yang minimal sehingga mereka dapat membuat keputusan yang otoritatif.

Alur kerja sistem politik

1. Input

Input terdiri atas tuntutan (demands) dan dukungan (support). Perlu adanya manajeman bagi demands. Kelebihan demands akan mengakibatkan beban berlebihan yang akan mengganggu stabilitas sistem. Perlu ada kontrol terhadap demands, baik melalui instutisi, budaya maupun struktural gatekeepers. Dukungan dapat didasari atas ideologi, budaya maupun nasionalisme,. Dukungan juga dapat timbul karena adanya konflik dan ancaman.

Dalam sistem politik, input diperlukan sebagai sumber energi dalam istem politik. Masyarakat dengan beragam kebutuhan, tingkat pendidikan, kesehatan, pelayanan, dan sebagainya memerlukan pememenuhan kepuasan dari sistem. Hal yang terpenting yang harus dipelajari agar sebuah tuntutan dapat sampai secara baik masuk kedalam sistem poltik adalah cara penyampaian tuntutan tersebut.partai politik dengan salah satu fungsinya sebagai agen dalam komunikasi politik menjadi penting perananya dalam menyampaikan tuntutan tersebut.

a. Wilayah dukungan

Komunitas politik dapat digunakan sebagai usaha untuk menyelesaikan perbedaan yang ada dan mendorong pembuatan keputusan yang mengikat.

Mengenai dukungan, terdapat dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

  1. Komunitas Politik merupakan dukungan yang dapat digunakan sebagai usaha untuk menyelesaikan perbedaan yang ada dan mendorong pembuatan keputusan yang mengikat.
  2. Rezim dapat diartikan sebagai dukungan terhadap aturan dasar yang mengatur dan menyelaraskan berbagai tindakan dari anggota sistem untuk menyelesaikan masalah yang muncul sebagai konsekuensi dukungan terhadap suatu komunitas politik.
  3. Pemerintah artinya ada dukungan terhadap suatu pemerintah yang bertugas menyelesaikan beragam masalah dan konflik yang muncul diantara sesama anggota sistem.

b. Mekanisme dukungan

Sebagai mana diketahui bahwa tanpa adanya dukungan yang relatif tetap dan ajeg, sistem politik tidak akan menyerap energi yang cukup memadai dari anggota – anggotanya untuk mengubah tuntutan menjadi sebuah keputusan. Ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam mekanisme dukungan, yaitu: 

Pertama output. Dalam sistem politik output berwujud suatu keputusan atau kebijaksanaan politik. Membuat keputusan yang dapat memenuhi tuntutan dari sebagian anggota dalam sistem adalah salah satu cara utama untuk menjaga inkatan dari kelompok yang telah memberikan dukungan. Paling tidak, tuntutan dari kelompok – kelompok yang  berpengaruhlah Yang harus diperhatikan.

Kedua, sosialisasi (politisasi). Proses pembelajaran anggota masyarakat secara turun temurun dalam suatu sistem politik merupakan salah satu bagian dari usaha untuk mencipatkan dan mengakumulasikan suatu sumber atau cadangan dukungan yang besar.

2. Output

Demands yang telah diseleksi akan mengalami proses dan hasilnya dapat berupa keputusan, tindakan, maupun kebijaksanaan tertentu (output). Apabila output sesuai dengan yang diharpakan maka akan terjadi pembaharuan dukungan (re-newed-support). Akan tetapi apabia output yang dihasilkan tidak sesuai maka terjadi erosi dukungan yang akhirnya dapat mengganggu stabilitas sistem.

3. Lingkungan

Lingkungan dalam pengertian disini adalah semua sistem, baik sosial maupun politik. Lingkungan terbagi menjadi dua, yaitu intrasocietal dan extrasocietal. Intrasocietal merupakan komponen dalam sistem politik. Intrasocietal mencakup seperangkat tingkah laku, sikap, kepribadian, serta gagasan baik dilingkungan ekonomi, budaya, maupun struktur sosial. Intrasocieti dalam hal ini merupakan segmen fungsional masyarakat. Ekstrasocietal mencakup semua sistem diluar suatu sistem politik yang merupakan komponen fungsional dari masyarkat internasional atau sebuah suprasistem.

Lingkungan masyarakat dalam oleh easton dibagi dalam empat sistem, yaitu:

a. Sistem ekologi merupakan lingkungan fisik dan kondisi – kondisi organik non humanis dari kehidupan manusia.

b. Sistem biologi. Sistem bilologi mengacu pada susunan biologis manusia dari suatu masyarakat yang dianggap mempunyai pengaruh pembentukan perilaku politik tertentu.

c. Sistem kepribadian, pemahaman sistem kepribadian akan membantu untuk mengetahui motivasi masyarakat dalam pencapaian tujuan bersama.

d. Sistem sosial. Easton mengelompokan sistem sosial dalam beberapa sistem, yaitu sistem budaya, sistem ekonomi, sistem ekonomi, sistem demografi, dan struktur sosial.Budaya politik secara sederhana diartikan sebagai orientasi individu dalam masyarakat terhadap kehidupan politik dan pemerintahan negeranya. Dengan demikian, budaya politik terdiri dari serangkaian nilai, iskap, informasi, dan kecakapan politis yang membentuk orientasi individu dalam masyarakat tersebut.

Adapun lingkungan luar dibagi menjadi tiga, yaitu sistem politik internasional, dan sistem sosial intenasional. Sistem politik internasional dalam hal ini dapat dilihat sebagai sistem politik individu atau pengelompokan sistem individu. Hal yang dimaksud dalam sistem individu dalam hal ini adalah sistem politik dari masyarakat lain. Adapun pengelompokan sistem individu, misalnya: NATO, ASEAN, dan PBB.

Sistem ekologi internasional mencakup semua lingkungan fisik dan kondisi – kondisi nonhumanis dari masyarakat internasional. Adapun mengenai sistem sosial internasional, Easton membaginya dalam struktur sosial internasional, sistem kebudayaan internasional, dan sistem ekonomi sistem internasional.

Dengan demikian sistem politik merupakan keseluruhan proses dimana input diolah menjadi output yang proses pengolahannya dipengaruhi oleh lingkunga, serta berbagai institusi pemerintah.

Easton (Easton, 1992: 189) mengkategorikan analisis sistem politik menjadi empat, yaitu sebagai berikut:

  1. Interaksi politik dalam masyarakat membentuk sistem perilaku.
  2. Sistem politik berada dalam lingkungan fisik, sosial, dan psikologi.
  3. Sistem politik sifatnya terbuka, artinya saling mempengaruhi dan dipengaruhi sistem lain melalui kebijaksanaan yang dihasilkan.
  4. Berkaitan dengan pengaruh dari lingkungan, sistem politik harus memiliki keterampilan untuk merespons ancman dan gangguan yang datang serta beradaptasi dalam segala kondisi.

Kritik terhadap analisis sistem politik David Easton

Analisis sistem politik menurut Easton sangat membantu dalam memahami bekerjanya sistem politik, namun ada dua kritik terhadapnya.

Pertama, terlalu umum, too transparently axiomatic to be of real use, masih bersifat teoritis. Operasionalisasi konsep – konsep yang ditawarkan oleh Easton tidaklah mudah karena dalam kenyataannya dibutuhkan berbagai macam atribut (agama, budaya, sosial, ekonomi, dan ideologi) selain demands dan support dalam konversi (proses). Selain itu untuk melaksanakan konsep Easton harus mempertimbangkan perkembangan sejarah sistem tersebut. Tanpa mempertimbangkan hal – hal diatas, akan sulit membedakan antara situasi krisis dan normal, tuntutan utama dan marginal.

Kedua, tidak netral dan mengandung nilai – nilai liberal. Gagasan Easton akan sulit digunakan untuk menganilisis masyarakat yang sedang berkembang dan membandingkan berbagai sistem politik yang ada.

Sumber: Drs. Toto Pribadi Ali Muhyidin, S.IP. Dra. Susanti, M.Si./Univesitas Terbuka/Sistem Politik Indonesia